BPK Bidik Pungutan Biaya Pendidikan

PALU, HUKUM HUMAS —

Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), mulai mengarahkan bidikannya terkait dengan pungutan di sekolah yang mengatasnamakan biaya pendidikan. BPK menilai, pungutan atas nama pendidikan yang biasanya dilakukan dengan mengatasnamakan komite sekolah, melanggar perundang-undangan yang berlaku, khuusnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang mewajibkan program wajib belajar 9 tahun.

“Saya tegaskan, mulai tahun 2009 ini, bagi SD dan SMP tidak ada lagi yang melakukan pungutan dengan mengatasnamakan dan alasan apapun. Memungut uang kepada siswa dalam bentuk apapun, tidak diperbolehkan,” tandas Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI, Dadang Gunawan.

Alasan tidak dibolehkannya melakukan pungutan di sekolah, menurut Dadang, selain didasarkan atas Undang-Undang Sisdiknas dengan mewajibkan program wajib belajar 9 tahun, juga karena pemerintah telah banyak mengucurkan dana untuk penyelenggaraan pendidikan, khususnya di tingkat SD dan SMP.

“Buat apa ada dana BOS, DAK sekolah dan berbagai anggaran pendidikan yang lain, jika sekolah tetap melakukan pungutan. Sekolah boleh mencari dana, seperti donator dan sebagainya, tetapi bukan dengan cara memungut uang pada para siswa,” tegasnya.

Terkait dengan pungutan tersebut, Dadang mensinyalir ada indikasi kurang sehat di tingkat sekolah. Di antaranya kata dia, melakukan pungutan dengan mengatasnamakan komite sekolah dan bukan oleh pihak sekolah. Padahal dalam aturan, komite sekolah merupakan mitra sekolah, sehingga kegiatannya harus dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah, khususnya kepala sekolah.

“Jangan berdalih yang memungut dana itu adalah pihak komite sekolah, kemudian pihak sekolah lepas tangan. Saya tegaskan, antara sekolah dan komite, itu mitra. Jadi, kepala sekolah harus bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di sekolahnya,” katanya.

Dadang berharap, pihak sekolah segera menghentikan semua bentuk pungutan yang mengatasnamakan pendidikan. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan bagi pihak sekolah, untuk melakukan pungutan. (yon/rsk)