Sosialisasi Implementasi Presensi Elektronik Di Perwakilan Provinsi Sulawei Tengah BPK RI

Palu – Hukum Humas

sosialisasi-absensi-elektronik-1Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Dadang Gunawan, Selasa (13/10), di Aula Perwakilan, membuka kegiatan sosialisasi implementasi presensi elektronik yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia (SDM) dan Biro Teknologi Informasi (TI) BPK RI. Hadir sebagai pembicara dalam sosialisasi tersebut, Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan dan SISDM Biro SDM, Gatot Tri Susanto, S. Kom., M. M., dan Kepala Sub Bagian Perancangan Aplikasi Komputer Biro TI, Latief Agus Kustanto, S. Kom.

Latar belakang diadakannya sosialisasi implementasi presensi elektronik yaitu tuntutan reformasi birokrasi terhadap peran dan kinerja BPK. Selain itu untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai yang merupakan salah satu alat ukur kinerja pegawai dan dengan diberlakukannya presensi kehadiran dengan menggunakan mesin elektronik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan pencatatan presensi pegawai.

Menurut Gatot, mulai tanggal 19 November 2009 diharapkan seluruh Perwakilan BPK RI sudah menerapkan sistem presensi elektronik handkey sehingga BPK RI bisa menjadi contoh reformasi birokrasi bagi departemen/non departemen di Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Sekjen BPK RI No. 228/K/X-XIII.2/9/2008 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, kehadiran pegawai dibuktikan dengan merekam sidik jari melalui mesin absensi pada pagi dan sore hari. Perekaman sidik jari pada pagi hari mulai pukul 06.30 s.d. 07.30 waktu setempat dan pada sore hari pukul 17.00 s.d. 21.00 waktu setempat.

Pada saat bersamaan, dilakukan pula pemasangan alat presensi elektronik handkey di lobi gedung Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Sore harinya seluruh pegawai melakukan perekaman sidik jari dipandu oleh tim dari Biro TI. Pada masa uji coba (1 bulan) Subbag SDM masih mengakomodir dengan menyediakan formulir untuk pegawai yang lupa absen. Setelah masa uji coba selesai, formulir tersebut tidak disediakan lagi sehingga konsekuensi atas lupa absen merupakan resiko pegawai. (kur)

sosialisasi-absensi-elektronik-3sosialisasi-absensi-elektronik-2