PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR :    09    TAHUN    2008

TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang:    a. 	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 
                        	b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Mengingat :  1.  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 1964 tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2000  Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286);

4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4355);

5.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4400);

6.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4438);

8.	Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

9.	Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

10.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) 

11.	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang  Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4574);

12.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4575);

13.	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang  Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4576);

14.	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang  Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4577);

15.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140);

16.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang  Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4585);

17.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4593);

18.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007;
19.	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah  Tahun 2008 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2.	Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur.
3.	Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
4.	Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.	Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 
6.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelengara Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah .
7.	Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8.	Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daearah.
9.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
10.	Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Gubernur yang kerena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
11.	Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12.	Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD, PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara  Umum Daerah.
13.	Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat Kuasa BUD pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.	
14. 	Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
15.	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
16.	Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri atas DPRD, Gubernur/Wakil Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17.	Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program/ kegiatan.
18.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19.	Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
20.	Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang di beri kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
21.	Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.	
22.	Pejabat Penatausahaan  Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan kepada SKPD.
23.	Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh  penerimaan daerah  dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
24.	Kas Umum Daerah  adalah  rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditunjuk dan atau ditetapkan.
25.	Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka  pelaksanaan APBD pada SKPD.
26.	Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan. menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
27.	Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara penerimaan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
28.	Bandahara Pengeluaran Pembantu  pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara pengeluaran  dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara pengeluaran. 
29.	Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi  sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
30.	Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi  sebagai kasir atau pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.
31.	Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entititas akuntansi yang menurut ketentuan  Peraturan Perundang-Undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.
32.	Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
33.	Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
34.	Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
35.	Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah akuitas dana lancer dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan  yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
36.	Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancer dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Daerah.
37.	Surplus angaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah selama satu periode pelaporan.
38.	Defisit anggaran daerah selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah  selama satu periode pelaporan.
39.	Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun  anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup  deficit atau memanfaatkan surplus anggaran.
40.	 Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode pelaporan.
41.	Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
42.	Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan  terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan berikutnya.
43.	Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui  dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
44.	Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan  penggunaan anggaran  dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
45.	Penganggaran terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara  terintegrasi untuk  seluruh jenis belanja  guna melaksanakan kegiatan  pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian  efisiensi alokasi dana.
46.	Fungsi adalah perwujudan  tugas kepemerintahan di bidang tertentu  yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
47.	Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus  fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
48.	Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai  dengan misi SKPD.
49.	Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada  SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan  pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal  termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (Output.) dalam bentuk barang dan jasa.
50.	 Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
51.	Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
52.	Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
53.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun.
54.	Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
55.	Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
56.	Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Gubernur dan dipimpin oleh  Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
57.	Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
58.	Prioritas dan Plafon  Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program  sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
59.	 Prioritas dan Plafon  Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
60.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan  dan belanja setiap  SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
61.	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnyaDPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
62.	Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
63.	Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
64.	SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen  yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
65.	SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
66.	SPP Ganti Uang Nihil yang selanjutnya disingkat SPP-GU Nihil  adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pertanggung jawaban sisa ganti uang persediaan yang tidak dibelanjakan oleh bendahara pengeluaran.
67.	SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk perpermintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
68.	SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukkan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
69.	Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
70.	Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan /diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
71.	Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.  
72.	Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
73.	Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
74.	Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
75.	Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mempertanggung jawabkan sisa ganti uang persediaan yang tidak dibelanjakan.
76.	Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan  yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
77.	Dana Cadangan Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
78.	Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau barasal dari perolehan lainnya yang sah.
79.	Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
80.	Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
81.	Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja walaupun lalai.
82.	Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
83.	Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
84.	Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalty, manfaat social dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
85.	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran dan pelaporan posisi keuangan dan opersasi keuangan daerah.
86.	Standar Akuntansi Pemerintah daerah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
87.	Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung jawabkan pengelola keuangan Pemerintah Aerah Propinsi Sulawesi Tengah 1 (satu) Tahun Anggaran.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Keuangan Daerah 

Pasal 2
Ruang Lingkup keuangan Daerah meliputi :

a.	hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
b.	kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
c.	Penerimaan daerah
d.	pengeluaran daerah
e.	kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
f.	kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggara tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3
Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : 
a.	asas umum pengelolaan keuangan daerah
b.	kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah  
c.	struktur APBD
d.	penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD,RKA-PPKD
e.	penyusunan dan penetapan APBD
f.	pelaksanaan APBD
g.	penyusunan dan penetapan perubahan APBD
h.	penatausahaan keuangan daerah
i.	pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
j.	pengendalian deficit dan penggunaan surplus APBD
k.	pengelolaan kas umum daerah
l.	pengelolaan piutang daerah
m.	pengelolaan investasi daerah
n.	pengelolaan barang milik daerah
o.	pengelolaan dana cadangan 
p.	pengelolaan utang daerah
q.	pembinaan dan pengawasan pengelolaaan keuangan daerah
r.	penyelesaian kerugian daerah
s.	pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
t.	pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua 
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 4
(1)	Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
(2)	Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam satu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB III
KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5
(1)	Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)	Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai kewenangan :
a.	menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
b.	menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
c.	menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
d.	menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
e.	menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah
f.	menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
g.	menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah 
h.	menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
(3)	Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
a.	Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah
b.	Kepala SKPKD selaku PPKD, dan
c.	Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
(4)	Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah Selaku Wakil Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
(5)	Pelimpahan Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6
(1)	Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4) berkaitan dengan tugas dan fungsinya dalam membantu Gubernur menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah;
(2)	Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas koordinasi dibidang:
a.	Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD
b.	penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah
c.	penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
d.	penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
e.	tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah, dan
f.	penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(3)	Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas :
a.	memimpin TAPD
b.	menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD
c.	menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah
d.	memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan
e.	melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
(4)	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) kepada Gubernur.
(5)	Asisten Sekretaris Daerah selaku Wakil Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, membantu Sekretaris Daerah  dalam  melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3).
(6)	Wakil Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

  Pasal 7
(1)	PPKD mempunyai tugas sebagai berikut :
	a.	Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
	b.	Menyusun rancangan  APBN dan rancangan Perubahan APBD;
	c.	Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan  dengan Peraturan Daeah;
	d.	Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
	e.	Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
	f.	Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernus.
(2) PPKD selaku BUD berwenang :
	a.	Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
	b.	Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
	c.	Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
	d.	Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system Penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
	e.	Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
	f.	Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
	g.	Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
	h.	Menyimpan uang daerah;
	i.	Menetapkan SPD;
	j.	Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola serta menatausahakan investasi;
	k.	Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening umum daerah;
	l.	Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
	m.	Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
	n.	Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
	o.	Melakukan penagiahan piutang daerah; 
	p.	Melaksanakan system akuntasi dan pelaporan keuangan daerah;
	q.	Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
	 r.	Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

                                                                                                                                                                                                                          
 Pasal 8
(1)	Gubernur dapat menunjuk SKPD yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah.
(2)	SKPD yang ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan SKPKD.

Pasal 9
(1) PPKD selaku BUD dapat menunjuk pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah selaku  kuasa BUD.
(2)	Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)	Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Mempunyai tugas :
a.	menyiapkan anggaran kas
b.	menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
(4)	Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n dan huruf o.
(5)	Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD.

Pasal 10
Kewenangan selain sebagaimana dimaksu dalam Pasal 9 Ayat (14) dapat dilimpahkan kepada pejabat lainya dilingkungan SKPKD. 

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah

Pasal 11
Pejabat pengguna anggaran/ barang daerah mempunyai tugas dan wewenang:
a.	Menyusun RKA-SKPD;
b.	Menyusun DPA-SKPD;
c.	Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebean anggaran belanja;
d.	Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e.	Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f.	Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g.	Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h.	Mrnandatangani SPM atas beban anggatan belanja SKPD yang dipimpinnya;
i.	Mengelolah utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
j.	Mengelolah barang milik Daerah/ kekeyaan daerah yang menjadi tangungjawab SKPD yang dipimpinnnya;
k.	Menyususn dan manyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
l.	Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
m.	Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh gubernur, dan
n.	Bertanggungjabab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Barang

Pasal 12 
1.	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas-tugas dapat melimpahkansebagian kewenangan kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna barang.
2.	Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkakn pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelolah beban kerja, lokasi, kompetensi dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objek lainnya.
3.	Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD.
4.	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Pasal 13
(1)	Pejabat Pengguna Anggaran/ barang dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/barang
(2)	Kuasa Pengguna Anggaran/barang pada  SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling rendah pejabat eselon III
(3)	Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul kepala SKPD
(4)	Penetatan kuasa pengguna anggaran/barang pada SKPD sebagimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan Daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang dikelola beban kerja, lokasi, kompetensi dan/ atau tentang kendali pertimbangan obyektif lainnya.
(5)	Kuasa Pengguna Anggaran/ barang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan anggaran/barang yang dilimpahkan kepadanya.
(6)	Atas pelaksanaan tugasnya sebagaimana tugasnya sebagaimana dimaksudpada Ayat (5) , kuasa pengguna Anggaran/ barang melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada pengguna anggaran/barang.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal  14
(1)	Pejabat pengguna anggaran/barang dalam melaksanakan  program dan kegiatan SKPD menunjuk pejabat pada unit SKPD selaku PPTK atas usul kuasa pengguna anggaran/barang.
(2)	Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran
(3)	PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memepunyai tugas meliputi :
a.	Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b.	Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
c.	Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
(4)	Dokumen anggaran dan dokumen administrasi kegaitan dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal  15
(1)	Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) berdasarkan pertimbangan kompetensi  jabatan, anggaran kegiatan, bebean kerja, lokasi, dan/.atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.
(2)	PPTK yang ditunjuk adalah pejabat eselon IV, kecuali ditentukan lain atas pertimbangan Gubernur.
(3)	PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/barang melalui kuasa pengguna anggaran/barang.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD

Pasal  16
(1)	Dalam rangka melaksanakan wewenang atas pengguna anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksnakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
(2)	PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas :
a.	Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketaui/disetjui oleh PPTK dan/ atau uasa pengguna anggaran/ barang;
b.	Meneliti kelengkapan SPP-UP,SPP-TU, SPP-GU Nihil dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
c.	Menyiapkan SPM;
d.	Melakukan Verifikasi SPJ;
e.	Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
f.	Melaksanakan laporan keuangan SKPD; dan
g.	Menyiapkan Laporan keuangan SKPD 
(3)	PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, dan/atau PPTK, kecuali ditentukan lain atas pertimbangan Gubernur sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedelapan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 17
(1)	Gubernur atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakana tugas kebendaharaan  dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapat pada SKPD.
(2)	Gubernur atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran untuk melasnakan tugas kebendahraan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
(3)	Gubernur atas usul PPKD dapat mengangkat bendahara penerimaan dan bendaharan pengeluaran untuk tiap unit kerja yang ada pada SKPD
(4)	Pengangkatan bendahara penerimaaan dan bendahara pengeluaran pada tiap unit kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diberikan berdasarkan pertimbangan komptensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(5)	Bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3) adalah pejabat fungsional.
(6)	Bendahara Penerimaan dan bendaharan Pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan, pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut, serta menyimpan uang  pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
(7)	Bendahara penerimaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau pembantu bendahara
(8)	Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.
(9)	Bendahara penerimaan pembantu dan pembantu bendahra penerimaan bertanggungjawab kepada bendahara penerimaan.
(10)	Bendahara pengeluaran pembantu dan pembantu bendahara pengeluaran bertangung jawab kepada bendahara pengluaran.
(11)	Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertangungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

BAB IV
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Pertama
Asas Umum APBD
Pasal  18
(1)	APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
(2)	Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
(3)	APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi dan stabilisasi,
(4)	APBD, berubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setaip tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal  19
(1)	Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.
(2)	Penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
(3)	Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
(4)	Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 20
(1)	Pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
(2)	Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relative dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
(3)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya.

Pasal 21
(1)	Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
(2)	Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 22
(1) 	Pendapatan , belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) 	Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 23
Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua
Struktur APBD

PASAL 24
(1)	APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas :
a.   Pendapatan daerah
b.	belanja daerah
c.	pembiayaan daerah
(2) 	Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) 	Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
(1)	Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok jenis, obyek dan rincian pendapatan.
(2)	Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
(3)	Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. 

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 26
Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) terdiri atas :
a. 	pendapatan asli daerah;
b.	dana perimbangan;
c.	lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 27
(1)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas :
a.   pajak daerah;
b.	retribusi daerah
c.   hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan;
d.   lain-lain PAD yang sah.
(2)	Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b dirici menurut obyek pendapatan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
(3)	Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) hufur c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
a.	hasil penjualan kekayaan  daerah yang tidak dipisahkan;
b.	jasa giro;
c.	pendapatan bunga;
d.	tuntutan ganti rugi;
e.	keuntungan selisih nilai  tukar rupiah  terhadap mata uang asing;
f.	komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
g.	pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
h.	pendapatan denda pajak;
i.	pendapatan denda retribusi;
j.	pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
k.	pendapatan dan pengembalian;
l.	fasilitas social dan fasilitas umum;
m.	pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
n.	pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pasal 28
(1)	Kelompok pendapatan dan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, mencakup :
a.	dana bagi hasil;
b.	dana alokasi umum; dan
c.	dana alokasi khusus.

(2)	Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
a.	bagi hasil pajak; dan
b.	bagi hasil bukan pajak.

(3)	Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.

(4)	Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang 
ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 29
Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:
a.	hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri kelompok masyarakat/ perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
b.	dana darurat dari pemerintah dalam dalam rangka penanggulangan korban/kerudakan akibat bencana alam;
c.	dana bagi hasil pajak dari propinsi kepada kota dan/atau kabupaten;
d.	dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
e.	bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Pasal 30
Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Negara Asing, Badan/lembaga Asing, Badan/lembaga Internasional, Pemerintah, Badan/lembaga Dalam Negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 31
(1)	Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)	Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan social.
(3)	Peningkatan kualitaskehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan sera jenis belanja.
(2)	Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah.
(3)	Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas :
a.	Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
b.	Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan daerah.
(4)	Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintah daerah.
(5)	Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi.
(6)	Belanja menurut urusan pemerintaan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
(7)	Belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 33
Klasifikasikan belanja menurut program dan kegiatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah propinsi.

34
(1)	Belanja menurut kelompok belanja terdiri atas :
a.	belanja tidak langsung; dan
b.	belanja langsung.
(2)	Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
(3)	Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
(4)	Penganggaran dalam APBD untuk setiap kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35
Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas :
a.	belanja pegawai
b.	bunga
c.	subsidi
d.	hibah
e.	bantuan social
f.	belanja bagi hasil
g.	bantuan keuangan; dan
h.	belanja tidak terduga

Pasal 36
Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas :
a.	belanja pegawai
b.	belanja barang dan jasa;
c.	belanja modal

Pasal 37
(1)	Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dianggarkan pada belanja organisasi berkenan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)	Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.
(3)	Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.
(4)	Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan social, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Pasal 38
(1)	Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
(2)	Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain :
a.	sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya;
b.	pencarian dana cadangan;
c.	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d.	penerimaan pinjaman daerah
e.	penerimaan kembali pemberian pinjaman
f.	penerimaan piutang daerah
(3)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup antara lain:
a.	pembentukan dana cadangan;
b.	penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
c.	pembayaran pokok utang; dan
d.	pemberian  pinjaman.
(4)	Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
(5)	Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup deficit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.

BAB V
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Pertama
Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Pasal 39
(1)	Peerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari rencana kerja SKPD untuk jangka waktu 1(Satu) tahun yang mengacu kepada Rencan Kerja Pemerintah Daerah.
(2)	Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan sevaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
(3)	RKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya. baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Propinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(4)	Kewaiban daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 40
(1)	RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
(2)	Penyusunan RKPD tahun anggaran berikutnya diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran berjalan.
(3)	RKPD sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) ditetapkan sengan Peraturan Gubernur.
(4)	Tata cara penyusunan RKPD sebgaimana dimaksud pada Ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kebijakan Umum APBD

Pasal 41
(1)	Gubernur berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) menyusun Rancangan KUA.
(2)	Penyusunana Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain :
(3)	Pedoman penyusunan KUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memuat antara lain :
a.	pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah.
b.	prinsip dan kebijakan penyusunan KUA
c.	teknis penyusunan KUA; dan
d.	hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penyusunan KUA.

Pasal 42
(1)	Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi  belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
(2)	Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
(3)	Asumsi yang mendasari pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiscal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 43
(1)	Dalam menyusun Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Gubernur dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(2)	Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Gubernur, paling singkat pada awal bulan Juni.

Pasal 44
(1)	Gubernur menyampaikan Rancangan KUA tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD paling singkat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
(2)	Mekanisme penyampaian Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengacu pada tata tertib DPRD yang ada.
(3)	Pembahasan Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD.
(4)	Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati dan ditetapkan menjadi KUA paling singkat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 45
(1)	Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), Pemerintah Daerah menyusun rancangan PPAS yang disampaikan  oleh Gubernur kepada DPRD.
(2)	Pembahasan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat minggu kedua bula Juli tahun anggaran sebelumnya.
(3)	Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
a.	menentukan skala prioritas dalam urusan  wajib dan urusan pilihan.
b.	menentukan urutan program dalam masing-masing urusan.
c.	menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
(4)	Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD.
(5)	Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disepakati menjadi PPA paling singkat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 46
(1)	KUA dan PPAS yang telah dibahasa dan disepakati bersama Gubernur dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD.
(2)	Dalam hal Gubernur berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk mendatangangi Nota Kesepakatan KUA dan PPA.
(3)	Dalam Hal Gubernur berhalangan tetap, penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 47
(1)	Berdasarkan Nota kesepakatan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), TAPD menyiapkan Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
(2)	Surat Edaran Gubernur tentang penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a.	PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan.
b.	Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
c.	Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD.
d.	Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunnan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
e.	Dokumen sebgai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan kerja.
3	Surat Edaran Gubernur perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus Tahun anggaran berjalan.

Bagian Keempat
Rancana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 48
(1)	Berdasarkan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
(2)	RKA-SKPD disusun dengan  menggunakan pendekatankerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 49
(1)	Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
(2)	Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
(3)	Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dilingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
(4)	Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2)dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antaran pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Pasal 50
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 51
(1)	Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
(2)	Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indicator kerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
(3)	Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 52
(1)	Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya sampai semester pertama bulan anggaran berjalan.
(2)	Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan pada tahun yang direncanakan.
(3)	Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 53
(1)	RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
(2)	RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Pasal 54
Pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan darah dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.

Bagian Kelima
Penyiapan Raperda APBD

Pasal 55
(1)	RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD.
(2)	RKA-SKPD sebgaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh TAPD.
(3)	Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serrta capaian kinerja, indicator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.
(4)	Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 56
(1)	PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung, Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD.
(2)	Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD.
(3)	Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas :
a.	ringkasan APBD
b.	ringkasan APBD menurut pemerintahan daerah dan organisasi
c.	rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
d.	rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, fungsi, program dan kegiatan;
e.	rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara;
f.	daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
g.	daftar piutang daerah;
h.	daftar penyertaan modal ( investasi) daerah;
i.	daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
j.	daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lain-lain;
k.	daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
l.	daftar dana cadangan daerah; dan
m.	daftar pinjaman daerah.

Pasal 57
(1)	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebgaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas :
a.	ringkasan penjabaran APBD
b.	penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program, kegiatan, kelompok, jenis. obyek, rincian obyek pendaptan, belanja dan pembiayaan.
(2)	Rancangan Peratiran Gubernur tentang Penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut :
a.	untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan, tariff pungutan/harga;
b.	untuk belanja mencakup satuan volume/tolak ukur, harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan;
c.	untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 58
(1)	Rancangan Peraturan Daerah tentang SPBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)	Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
(3)	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
(4)	Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengeloaan Keuangan Daerah.

BAB VI
PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu
Penyampaian dan Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 59
(1)	Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
(2)	Penyampaian RAncangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.

Pasal 60
(1)	Tata cara penyampaian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada  peraturan perundang-undangan.
(2)	Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta PPA dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
(3)	Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD yang berkenaan kepada Gubernur.

Bagian Kedua
Persetujuan RAncangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 61
(1)	Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkuatan dilaksanakan.
(2)	Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
(3)	Dalam hal Gubernur dan atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/Pelaksana Tugas Gubernur dan atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

Pasal 62
(1)	Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
(2)	Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersiat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
(3)	Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
(4)	Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
(5)	Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas :
a.	ringkasan APBD
b.	ringkasan APBD menurut pemerintahan daerah dan organisasi
c.	ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
d.	rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, fungsi, program dan kegiatan.
e.	rekapitulasi belanja daearah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangkan pengelolaan keuangan Negara.
f.	daftar jumlah pegawai per golongan dan per  jabtan
g.	daftar piutang daerah
h.	daftar penyertaan modal (investasi) daerah
i.	daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah.
j.	daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lain-lain
k.	daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
l.	daftar dana cadangan daerah
m.	daftar pinjaman daerah.
(6)	 Pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
(7)	Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, RAncangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 63
Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 62 ayat (1), hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tengtang APBD dan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran RAPBD

Pasal 64
(1)	Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepda Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
(2)	Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :
a.	Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
b.	KUA dan PPA yang disepakati antara Gubernur dan Pimpinan DPRD
c.	Risalah siding jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan
d.	Nota keuangan dan pidato Gubernur perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada siding DPRD.
(3)	Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan public dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya.
(4)	Untuk efektifitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri dapat mengundang TAPD.
(5)	Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
(6)	Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan dimaksud.
(7)	Apabila Menteri Dalam Negeri tidak memberikan hasil eveluasi dalam 15 (lima belas) hari sejak rancangan diterima, maka Gubernur dapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur  tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
(8)	Apabila Menteri Dalam Negeri  menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
(9)	Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan  Peraturan tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
(10)	Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 65
(1)	Paling singkat 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (10). Gubernur  harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
(2)	Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (9) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Gubernur tentang APBD.
(3)	Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam PAsal 68 ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 66
(1)	Penyempurnaan hasil evaluasi sebgaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (9) dilakukan Gubernur bersama dengan Panitia Anggaran DPRD.
(2)	Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Pimpinan DPRD.
(3)	Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
(4)	Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada siding paripurna berikutnya.
(5)	Sidang Paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yakni setelah siding paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap  rancangan peraturan daerah tentang APBD.
(6)	Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negara paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
(7)	Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD

Pasal 67
(1)	Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
(2)	Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnnya tanggal 31 Desember.
(3)	Dalam hal Gubernur berhalangantetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat/Pelaksana Tugas Gubernur yang menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
(4)	Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 68
Ketentuan mengenai kedudukan keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 69
Ketentuan mengenai kedudukan keuangan DPRD diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
PELAKSANAAN APBD

Pasal 70
(1)	Semua Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam angka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam APBD.
(2)	Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)	Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
(4)	Jumlah belanja yang dianggarakan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
(5)	SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia  anggarannya dalam APBD.
(6)	Pengeluaran sebgaimana pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat/mendesak yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(7)	Kriteria keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
(8)	Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
(9)	Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 71
ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD serta pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 72
(1)	Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
(2)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
(3)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling singkat 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
(4)	Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama tahun anggaran pendapatan dan belanja SKPD prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayt (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling singkat 10(sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 73
PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara mengkondisikan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku coordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 74
Laporan realisasi semester  pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 disampaikan kepada Gubernur paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 75
Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis unyuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Perubahan APBD

Pasal 76
(1)	Penyusunan APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan apabila terjadi :
a.	perkembangan yang tidak sesuai  dengan asumsi  kebijakan umum APBD;
b.	keadaan yang menyebabkan  harus dilakukan  pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c.	keandaan yang menyebabkan adanya kelebihan saldo anggaran lebih tahun  sebelumnya dari yang sudah dicantumkan pada APBD harus digunakan untuk tahun berjalan.
d.	keadaan darurat dan/atau mendesak, serta
e.	keadaan luar bias
(2)	Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 77
(1)	Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
(2)	Gubernur memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf a kedalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
(3)	Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD  dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :
a.	perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
b.	program dan kegiatan yang dapat diusulkan  untuk dapat ditampung dalam peruahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran belanja.
c.	capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai, dan
d.	capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
(4)	Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran belanja.
(5)	Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
(6)	Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah  tentang perubahan  APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan agar dihindari adanya pengenggaran kegiatan pembangunan fisik dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, kecuali diyakini kegiatan pembangunan fisik sambil dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun berjalan.
(7)	Apabila penyampaian rancangan KUA dan PPAS perubahan APBD lebih cepat dari jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur tetap harus melampirkan laporan realisasi APBD sampai dengan bulan berkenan dan prognosis sampai dengan akhir tahun anggaran.

Pasal 78
Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD.

Pasal 79
(1)	Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, PPKD menyiapkan rancangan Surat Edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau criteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi Kepala SKPD.
(2)	Rancangan Surat Edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a.	PPA Perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau criteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan.
b.	sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program Nasional dan antar program SKPD dengan kinerja SKPD berkenan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
c.	batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD.
d.	hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
e.	dokumen sebagai lampiran meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD, PPA Perubahan APBD, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan/atau DPPA SKPD, standar analisis belanja dan standar harga.
(3)	Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang dapat diubah sebgaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur paling singkat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 80
Tata cara penyusunan RKA-SKPD berlaku ketentuan dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54.

Pasal 81
(1)	Perubahan DPA-SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
(2)	Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD).
(3)	Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Pasal 82
(1)	Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
(2)	Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
(3)	Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Skretaris Daerah.    
(4)	Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
(5)	Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.
(6)	Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.
(7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 83
(1)	Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
(2)	Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c dapat berupa :
a.	membayar bunga dan pokok utang dan/atau oblogasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului  perubahan APBD.
b.	melunasi seluruh  kewajiban bunga dan pokok utang 
c.	mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah
d.	mendanai kegiatan lanjutan.
e.	mendanai program dan kegiatan baru dengan criteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
f.	mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target  kinerjanya ditingkatkan  dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
(3)	Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
(4)	Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan  terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.
(5)	 Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan  terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
Pasal 84
(1)	Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi criteria sebagai berikut :
a.	kegiatan pemerintah daerah yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b.	tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c.	berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d.	memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(2)	Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
(3)	Pendanaan keadaan darurat yagn belum tersedia anggarannya sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tak terduga.
(4)	Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
a.	menggunaka dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b.	memanfaatkan uang kas tersedia.
(5)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
(6)	Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya menckup :
a.	program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b.	apabila ditunda dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
(7)	Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih  dahulu dalam saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan  terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
(8)	Pendanaan keadaan mendesak untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
(9)	Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sepanjang kas tersedia dan dana tak terduga  tidak cukup  tersedia untuk membiayai keperluan mendesak tersebut.
(10)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(11)	Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk menjadi dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan  Sekretaris Daerah.
(12)	Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat/mendesak sebgaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(13)	Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dicantumkan  dalam Rancangan  Peraturan Daerah tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 85
(1)	Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh per seratus).
(2)	Persentase 50% (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.
(3)	Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(4)	Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud  pada ayat (3) dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 86
(1)	Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1) dapat dilakukan penambahan kegiatan baru/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan  dalam tahun anggaran berjalan.
(2)	Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
(3)	Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
(4)	RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebgai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua APBD.

Pasal 87
(1)	Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target  kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
(2)	Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan kedalam DPPA-SKPD.
(3)	DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua APBD.

Bagian Ketiga
Penyiapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 88
(1)	RKA-SKPD yang menurut program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam peruahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
(2)	Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA perubahan APBD, prakiraan maju yang telah direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indicator kinerja, standar analisis belanja, standar  satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
(3)	Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang membuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan penyempurnaan.
(4)	RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusunan Rancangna Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD oleh PPKD.

 
Bagian Keempat
Penetapan Perubahan APBD

Pasal 89
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Pernjabaran Perubahan APBD yang disusun PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Pasal 90
(1)	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 terdiri atas Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya.
(2)	Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a.	ringkasan perubahan APBD
b.	ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi
c.	rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
d.	rekapitulasi perubahan belanja menurut  urusan pemerintahan daerah, organisasi, fungsi, program dan kegiatan
e.	rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
f.	daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan perjabatan
g.	daftar pinjaman daerah

Pasal 91
(1)	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 terdiri atas  Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD beserta lampirannya.
(2)	Lampiran Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas :
a.	ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan
b.	penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok,  jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 92
(1)	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Gubernur.
(2)	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
(3)	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD sebagaimana APBD tahun anggaran yang direncanakan.
(4)	Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Pasal 93
(1)	Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
(2)	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan prubahan APBD.
(3)	DPRD menetapkan agenda  pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati antara Gubernur dan Pimpinana DPRD.
(5)	Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 95
(1)	PPKD paling singkat 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyususn rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD.
(2)	DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali kedalam Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
(3)	Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.
(4)	DPPA-SKPD dapat dilaksankan setelah dibahas TAPD dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB IX
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 96
(1)	Penggunaan anggaran /kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran dan atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)	Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Penatausahaan Keuangan Daerah dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 97
(1)	Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan  akuntansi atas transaksi keuangan, asset anggaran menyelenggarakan akuntansi dalam tanggungjawabnya.
(2)	Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lingkungan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan dilingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang dikelolanya.
(3)	Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas laporan realisasi anggaran,neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(4)	Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang berikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 98
(1)	PPKd menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas sana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan.
(2)	PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas :
a.	laporan realisasi APBD
b.	neraca
c.	laporan arus kas, dan
d.	catatan atas laporan keuangan
(3)	Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku coordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(4)	Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
(5)	Laporan Keuangan  sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan  usaha milik daerah/perusahaan daerah.
(6)	Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dan laporan kinerja intern dilingkungan pemerintah daerah.
(7)	Penyusunan laporan kinerja intern sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai laporan kinerja intern dilingkungan Pemerintah Daerah.
(8)	Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.
(9)	Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 99
(1)	Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperikasa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2)	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan reallisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 100
(1)	Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-laambatnya 3(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2)	Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
(3)	Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) diajukan kepada DPRD.
(4)	Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang hasilnya sama dengan disampaikan BPK.

Pasal 101
Gubernur memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 102
(1)	Rancangan Peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagai mana dimaksud dalam pasal 100 Aya t (3) dirinci dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang pejabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
(2)	Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri a tas ;
a.	ringkas laporan realisasi anggaran, dan
b.	penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal  103
(1)	Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD ditentukan oleh DPRD.
(2)	Persetujuan bersam terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh DPRD paling singkat 1(satu) bulan terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah diterima.

Pasal 104
(1)	Laporan keuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan.
(2)	Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan  dalam lembaran daerah.

Pasal 105
(1)	Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan  oleh Gubernur paling singkat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievakuasi.
(2)	Tata cara evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur berlaku ketentuan Pasal 64 ayat (3) sampai dengan ayat (10), Pasala 65 dan Pasal 67.

BAB XI
PENGENDALIAN
DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

Bagian Pertama
Pengendalian Defisit APBD

Pasal 106
(1)	Dalam hal APBD diperkirakan deficit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi deficit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(2)	Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto.

Pasal 107
(1)	Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan :
a.	sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) daerah tahun sebelumnya
b.	pencairan dana cadangan
c.	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
d.	penerimaan pinjaman
e.	penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
f.	penerimaan piutang.

Bagian Kedua
Penggunaan Surplus APBD

Pasal 108
Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 109
Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan social.

BAB XII
KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Kas Umum Daerah

Pasal 110
Segala transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

Pasal 111
(1)	Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, BPKD pembuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditentukan oleh Gubernur.
(2)	Dalam pelaksanaan prasional penerimaan dan pengeluaran daerah, kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur.
(3)	Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
(4)	Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.
(5)	Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dan yang bersumber darj rekening kas daerah.
(6)	Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 112
(1)	Pemerintah daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan /atau jasa giro yang berlaku.
(2)	Bunga dan/atau jasa giro  yang diperoleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah.

Pasal 113
(1)	Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan.
(2)	Biaya sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Piutang Daerah 

Pasal 114

(1)	Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
(2)	Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang daerah jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)	Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan.
(4)	Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 115
(1)	Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang Negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)	Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh :
a.	Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000.00, (lima milyar rupiah)
b.	Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000.00, (lima milyar rupiah)

Pasal 116
(1)	Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah.
(2)	Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.

Pasal 117
(1)	Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Gubernur.
(2)	Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 118
Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, social dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 119
(1)	Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam PAsal 118 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk memiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
(2)	Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 120
(1)	Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) terdiri atas investasi permanen dan non permanen.
(2)	Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali.
(3)	Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pasal 121
Pedoman investasi permanen dan non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 122
(1)	Uang milik Pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
(2)	Investasi jangka pendek sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh :
a.	Gubernur untuk jumlah di atas Rp 50.000.000.000.00, (lima puluh milyar rupiah);
b.	Koordinator pengelola keuangan daerah untuk jumlah Rp 30.000.000.000.00,- sampai dengan Rp 50.000.000.000.00 ( tiga puluh milyar sampai dengan lima puluh milyar.
c.	PPKD/BUD untuk jumlah dibawah Rp 30.000.000.000.00 (tiga puluh milyar)
(3)	Pelaksanaan deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a, wajib mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari DPRD.
(4)	Pelaksanaan deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a, wajib mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari DPRD. 
(5)	Pelaksanaan deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan  kepada DPRD 2 (dua) minggu setelah realisasi pelaksanaannya.

Pasal 123
(1)	Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
(2)	Investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3)	Investasi pemerintah daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
(4)	Penerimaan hasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan.

Pasal 124
Pendapatan bunga atas deposito dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah, pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Bagian Keempat
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 125
(1)	Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan melaporkan  lainnya yang sah.
(2)	Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a.	barang yang diperoleh  dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
b.	barang yang diperoleh dari kontak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah
c.	barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena Peraturan Perundang-undangan.
d.	barang yang diperoleh  dari putusan pengadilan.

Pasal 126
(1)	Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Barang Daerah diatur peraturan daerah.

Bagian Kelima
Pengelolaan Dana Cadangan 

Pasal 127
(1)	Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
(2)	Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
(3)	Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.
(4)	Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. 
(5)	Penetapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur bersamaan dengan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
(6)	Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaanya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(7)	Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 128
(1)	Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (4) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola PPKD.
(2)	Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
(3)	Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan.
(4)	Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 129
(1)	Pencairan dana cadangan digunakan utuk menganggarkan pencairan dana cadangan ke rekening  kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(2)	Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah di tetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukkan dana cadangan berkenaan.

Pasal 130
Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Pinjaman Daerah 

Pasal 131
(1)	Pinjaman daerah merupakan alternative sumber pembiayaan APBD dan/atau untuk menutup kekurangan kas.
(2)	Pinjaman daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 132
(1)	Gubernur dapat mengadakan pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tengtang APBD.
(2)	PPKD menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan pinjaman daerah.
(3)	Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.

Pasal 133
(1)	Hak tagih mengenai pinjaman atas beban daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
(2)	Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa.
(3)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.

Pasal 134
Pinjaman daerah bersumber dari :
a.	pemerintah
b.	pemerintah daerah lain’
c.	lembaga keuangan bank
d.	lembaga keuangan bukan bank
e.	masyarakat

Pasal 135
(1)	Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas :
a.	Pinjaman jangka pendek
b.	Pinjaman jangka menengah
c.	Pinjaman jangka panjang
(2)	Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 136
Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah melakukan perjanjian pinjaman jangka menengah berhenti sebelum masa jabatan berakhir, maka perjanjian jangka menengah tersebut tetap berlaku.

Pasal 137
(1)	Pinjaman jangka pendek hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan.
(2)	Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
(3)	Pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.

Pasal 138
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek  adalah sebagai berikut :
a.	Kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek telah dianggarkan dalam APBD tahun bersangkutan.
b.	Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.
c.	Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh calon pemberi pinjaman.
d.	Rekomendasi dari Pimpinan DPRD.

Pasal  139
Dalam hal Gubernur akan melakukan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a.	Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
b.	Rasio proyeksi kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2.5 (dua koma lima) dan
c.	Mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 140
(1)	Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
(2)	Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
(3)	Peraturan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup jumlah dan nilai  nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan.
(4)	Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
(5)	Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja daerah.

Pasal 141
(1)	Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
(2)	Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
(3)	Pendapatan daerah dan/atau asset daerah (barang milik daerah) tidak dijadikan jaminan pinjaman daerah.
(4)	Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah  yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

Pasal 142
Kepala SKPD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 143
(1)	Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi komulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.
(2)	Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a.	jumlah penerimaan pinjaman
b.	pembayaran pinjaman  (pokok dan bunga)
c.	sisa pinjaman.

Pasal 144
(1)	Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo.
(2)	Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.

Pasal 145
(1)	Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebelum daerah APBD dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan awal perubahan APBD.
(2)	Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah setelah perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 146
(1)	Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo.
(2)	Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga.
(3)	Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga.
(4)	Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening cicilan pokok utang  yang jatuh tempo.

Pasal 147
Pinjaman Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 148
(1)	Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(2)	Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur mengenai :
a.	penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk kebijakan pengendalian resiko.
b.	perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman daerah,
c.	penertiban obligasi daerah
d.	penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/atau tanpa lelang,
e.	pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo,
f.	pelunasan,
g.	aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke pasar sekunder obligasi daerah.
(3)	Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 149
(1)	DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.
(2)	Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dengan kebijakan umum APBD.

Pasal 150
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 151
Peraturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 152
(1)	Pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai fungsi dan kewenangannya.
(2)	Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang sudah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dapat diperiksa kembali oleh aparat pengawasan intern pemerintah sepanjang ada perintah atau izin khusus dari Gubernur dan/atau permintaan DPRD melalui Gubernur.
(3)	Dalam hal tertentu, DPRD dapat meminta BPK untuk melalukan pemeriktasaam lanjutan.

Bagian Kedua
Pengendalian Intern

Pasal 153
(1)	Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Gubernur mengatur dan menyelenggarakan system pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah.
(2)	Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya Peraturan Perundang-undangan.
(3)	Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi criteria sebagai berikut :
a.	terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat
b.	terselenggaranya penilaian risiko
c.	terselenggaranya aktivitas pengendalian
d.	terselenggaranya system informasi dan komunikasi, dan
e.	terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
(4)	Pengaturan dan penyelenggaraan system pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 154
(1)	Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)	Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugiakan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
(3)	Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 155
(1)	Kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala SKPD kepada Gubernur dan diberitahukan kepada BPK paling singkat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
(2)	Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri, bukan bendahara, aau pejabat lainnya yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
(3)	Jika surat keterangan tanggungjawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Gubernur segera mengeluarkan keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 156
(1)	Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada  dalam pengampunan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
(2)	Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan  pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 157

(1)	Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
(2)	Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 158
(1)	Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administrative dan/atau sanksi pidana.
(2)	Keputusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 159
Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahui  kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 160
(1)	Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
(2)	Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsure pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 161
Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 162
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah

BAB XV
PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 163
(1)	Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk :
a.	menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum.
b.	mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
(2)	Instansi yang menyediakan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain rumah sakit umum daerah, penyelenggara pendidikan, penerbit lesensi dan dokumen, penyelenggara jasa penyiaran public, penyedia jasa penelitian dan pengujian, serta instansi layanan umum lainnya.
(3)	Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil menengah, tabungan perumahan, dan instansi pengelolaan dana lainnya.

Pasal 164
(1)	BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
(2)	Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 165
(1)	Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
(2)	Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi member pedoman teknis, bimbingan, supervise, pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 166
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Gubernur.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 167
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 168 
Segala peraturan yang sederajat dan/atau dibawahnya yang berkaitan dengan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 169
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 Nomor 1 Seri E Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 170
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Desember 2008

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU

PENJELASAN 
ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 09 TAHUN 2008

T E N T A N G

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I.	U M U M

 Dalam rangka pelaksanaan kewenagan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi dan Undang-Undang Nomorr 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul ha dan kewajiban daerah untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah sehingga perlu dikelola pelaksanaanya dalam suatu seistem pengelolaan keuangan daerah.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan Daerah ini adalah agar pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu agar memudahkan dalam pelaksanaanya dan tidak menimbulkan multitafsir. Peraturan Daerah ini memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggunjawaban keuangan daerah. 

	Berdasarkan  pemikiran sebagaimana diuraikan di atas maka pokok-pokok muatan Peraturan Daerah ini mencakup :
a.	asas umum pengelolaan keuangan daerah
b.	kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah
c.	struktur APBD
d.	penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan RKA-SKPD, RKA-PPKD
e.	penyusunan dan penetapan APBD
f.	pelaksanaan APBD
g.	penyusunan dan penetapan perubahan APBD
h.	penatausahaan keuangan daerah
i.	pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
j.	pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD
k.	pengelolaan Kas Umum Daerah
l.	pengelolaan piutang daerah
m.	pengelolaan investasi daerah
n.	pengelolaan barang milik daerah
o.	pengelolaan dana cadangan
p.	pengelolaan utang daerah
q.	pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah
r.	penyelesaian kerugian daerah
s.	pengelolan keuangan badan layanan umum daerah
t.	pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

II.	PASAL DEMI PASAL

Pasal  1  Cukup Jelas
Pasal  2  Cukup Jelas
Pasal  3  Cukup Jelas
Pasal  4  Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Efisien” merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran terntentu.

Yang dimaksud dengan “Ekonomis” merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Yang dimaksud dengan “Efektif” merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Yang dimaksud dengan “Transparan” merupakan prisip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Yang dimaksud dengan “Bertanggung jawab” merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “Keadilan” adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan.

Yang dimaksud dengan “Kepatuhan” adala tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal  5  Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Koordinator” adalah terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal  6  Ayat (1) Cukup Jelas 
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3)
Tim Angaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas Pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai kebutuhan.
Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas
Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal  7  Cukup Jelas
Pasal  8  Cukup Jelas
Pasal  9  Cukup Jelas
Pasal 10  Cukup Jelas
Pasal 11  Cukup Jelas
Pasal 12  Cukup Jelas
Pasal 13  Cukup Jelas
Pasal 14  Cukup Jelas
Pasal 15  Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Penunjukan PPTK” adalah melalui usulan atasan langsung yang bersangkutan.
Pasal 16  Cukup Jelas
Pasal 17  Cukup Jelas
Pasal 18  Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3)
“Fungsi otoritasi” mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

“Fungsi perencanaan” mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

“Fungsi pengawasan” mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kententuan yang telah ditetapkan.

“Fungsi alokasi” mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi penganguran dan pemborosan sunber daya, serta meningkatkan efesiensi dan efektifitas perekonomian.

“Fungsi distribusi” mengandung arti bahwa kebijakan aggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan  kepatutan

“Fungsi stabilisasi” mengandung arti bahwa anggaran  pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Ayat 4 cukup jelas

Pasal 19  Ayat (1)
Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang atau dan/ataujasa yang dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar.
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 20  Cukup Jelas
Pasal 21  Cukup Jelas
Pasal 22  Cukup Jelas
Pasal 23  Cukup Jelas
Pasal 24  Cukup Jelas
Pasal 25  Cukup Jelas
Pasal 26  Cukup Jelas
Pasal 27  Cukup Jelas
Pasal 28  Cukup Jelas
Pasal 29  Cukup Jelas
Pasal 30  Cukup Jelas
Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah.
Pasal 31 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “urusan wajib” adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “urusan yang bersifat pilihan” meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk urusan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhaan, perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan dan pariwisata.
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “organisasi pemerintahan daerah” seperti DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas dan lembaga teknis lainnya.
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas
Ayat (6) Cukup Jelas
Ayat (7) Cukup Jelas

Pasal 33
Yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintahan” adalah urusan yang bersifat wajib dan urusan bersifat pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan Propinsi.

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Belanja Pegawai” adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun diluar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh gaji dan tunjangan, honorium, lembur, kontribusi social dan lain-lain sejenis.

Huruf b
Pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan  pokok utang (Principal Outstanding), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
Contoh : bunga utang Pemerintah Pusat, bunga utang kepada Pemda lain dan lembaga keuangan lainnya.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Subsidi” adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Huruf d
Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian  uang/barang atau jasa kepada Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik  telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Huruf e
Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam bantuan social termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf f
Belanja bagi hasil merupakan bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
Contoh : bagi hasil pajak Propinsi untuk Kabupaten/kota.

Huruf h
Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 36 Cukup jelas
Pasal 37 Cukup jelas
Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
hurud a
SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang Pihak Ketiga yang belum diselesaikan, dan pelampauan target pendapatan daerah.

Huruf b Cukup jelas

Huruf c
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik Daerah/BUMD dan penjualan asset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Huruf d
Termasuk dalam penerimaan pinjaman daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah penerbitan obligaso daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Huruf e Cukup jelas
Huruf f Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 39 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “mengacu” adalah untuk tercapainya sinkronisasi, keselarasan, koordinasi, integrasi, penyelenggaraan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Ayat (2) Cukup  jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4)
Untuk memenuhi kewajiban daerah dalam member perlindungan, menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk rencana kerja dan capaian prestasi sebagai tolak ukur kinerja daerah dengan menggunakan analisis standar pelayanan minimal yang titetapkan oleh pemerintah.

Pasal 40 Cukup jelas
Pasal 41 Cukup jelas
Pasal 42 Cukup jelas
Pasal 43 Cukup jelas
Pasal 44 Cukup jelas
Pasal 45 Cukup jelas
Pasal 46 Cukup jelas
Pasal 47 Cukup jelas
Pasal 48 Ayat (1)
Untuk kesinambungan penyusunan RKA-SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama anggaran berjalan.
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 49 Ayat (1)
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (2) Cukup  jelas
Ayat (3) Cukup  jelas
Ayat (4) Cukup  jelas

Pasal 50 Cukup jelas

Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “capaian kinerja” adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan factor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Yang dimaksud dengan “indicator kinerja” adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan satuan kerja peangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “analisis standar belanja” adalah penilaina kewajaran atas beban kerja dn biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “standar satuan kerja” adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.

Yang dimaksud dengan “ standar pelayanan minimal” adalah tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Ayat (3) Cukup  jelas

Pasal 52 Cukup jelas
Pasal 53 Cukup jelas
Pasal 54 Cukup jelas
Pasal 55 Cukup jelas
Pasal 56 Cukup jelas
Pasal 57 Cukup jelas
Pasal 58 Cukup jelas
Pasal 59 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penjelasan” adalah pidato pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 60 Cukup jelas
Pasal 61 Cukup jelas
Pasal 62 Ayat (1)
Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dalam ketentuan ini adalah jumlah APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun sebelumnya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “belanja yang bersifat mengikat” adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.

Yang dimaksud dengan :belanja yang bersifat wajib” adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : pendidikan dan kesehatan, dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 63 Cukup jelas
Pasal 64 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Daerah dengan kebijakan nasional, keseraisan, antara kepentingan public dan kepentingan public dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD Propinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan daerah lainnya.

Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas
Ayat (8) Cukup jelas
Ayat (9)
Dalam hasil evaluasi dinyatakan dengan jelas terhapad hal-hal didalam APBD yang menyangkut keditakserasian antara kepentingan public dan aparatur serta yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

Ayat (10) Cukup jelas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Pasal 65 Cukup jelas
Pasal 66 Cukup jelas
Pasal 67 Cukup jelas
Pasal 68 Cukup jelas
Pasal 69 Cukup jelas
Pasal 70 Cukup jelas
Pasal 71 Cukup jelas
Pasal 72 Cukup jelas
Pasal 73 Cukup jelas
Pasal 74 Cukup jelas
Pasal 75 Cukup jelas
Pasal 76 Cukup jelas
Pasal 77 Cukup jelas
Pasal 78 Cukup jelas
Pasal 79 Cukup jelas
Pasal 80 Cukup jelas
Pasal 81 Cukup jelas
Pasal 82 Cukup jelas
Pasal 83 Cukup jelas
Pasal 84 Cukup jelas
Pasal 85 Cukup jelas
Pasal 86 Cukup jelas
Pasal 87 Cukup jelas
Pasal 88 Cukup jelas
Pasal 89 Cukup jelas
Pasal 90 Cukup jelas
Pasal 91 Cukup jelas
Pasal 92 Cukup jelas
Pasal 93 Cukup jelas
Pasal 94 Cukup jelas
Pasal 95 Cukup jelas
Pasal 96 Cukup jelas
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3)
Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.
Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 97 Cukup jelas
Pasal 98 Cukup jelas
Pasal 99 Cukup jelas
Pasal 100 Cukup jelas
Pasal 101 Cukup jelas
Pasal 102 Cukup jelas
Pasal 103 Cukup jelas
Pasal 104 Cukup jelas
Pasal 105 Cukup jelas
Pasal 106 Cukup jelas
Ayat (1)
Defisit terjadi apabila jumlah pendapatan tidak cukup untuk menutup jumlah belanja dalam satu tahun anggaran.

Ayat (2)

Pasal 107 Cukup jelas
Pasal 108 Cukup jelas
Pasal 109 Cukup jelas
Pasal 110 Cukup jelas
Pasal 111 Cukup jelas
Pasal 112 Cukup jelas
Pasal 113 Cukup jelas
Pasal 114 Cukup jelas
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “piutang daerah jenis tertentu” misalnya piutang pajak daerah.
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 115 Cukup jelas
Pasal 116 Cukup jelas
Pasal 117 Cukup jelas
Pasal 118 Cukup jelas
Pasal 119 Cukup jelas
Pasal 120 Cukup jelas
Pasal 121 Cukup jelas
Pasal 122 Cukup jelas
Pasal 123 Cukup jelas
Pasal 124 Cukup jelas
Pasal 125 Cukup jelas
Pasal 126 Cukup jelas
Pasal 127 Cukup jelas
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6)
Penerimaan lain yang penggunaannyadibatasi untuk pengeluaran tertentu seperti pendapatan RSUD, dana darurat.

Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 128 Cukup jelas
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah adalah deposito pada bank pemerintah.
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 129 Cukup jelas
Pasal 130 Cukup jelas
Pasal 131 Cukup jelas
Pasal 132 Cukup jelas
Pasal 133 Cukup jelas
Pasal 134 Cukup jelas
Pasal 135 Cukup jelas
Pasal 136 Cukup jelas
Pasal 137 Cukup jelas
Pasal 138 Cukup jelas
Pasal 139 Cukup jelas
Pasal 140 Cukup jelas
Pasal 141 Cukup jelas
Pasal 142 Cukup jelas
Pasal 143 Cukup jelas
Pasal 145 Cukup jelas
Pasal 146 Cukup jelas
Pasal 147 Cukup jelas
Pasal 148 Cukup jelas
Pasal 149 Cukup jelas
Pasal 150 Cukup jelas
Pasal 151 Cukup jelas
Pasal 152 Cukup jelas
Pasal 153 Cukup jelas
Pasal 154 Cukup jelas
Pasal 155 Cukup jelas
Pasal 156 Cukup jelas
Pasal 157 Cukup jelas
Pasal 158 Cukup jelas
Pasal 159 Cukup jelas
Pasal 160 Cukup jelas
Pasal 161 Cukup jelas
Pasal 162 Cukup jelas
Pasal 163 Cukup jelas
Ayat (1)
huruf a
Yang dimaksud “barang dan/atau jasa untuk layanan umum” seperti rumah sakit daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan lisensi dan dokumen, penyelenggaraan jasa penyiaran public, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian.

huruf b
Yang dimaksud dengan “dana khusus” adalah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat antaralain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil menengah, tabungan perumahan.

Pasal 164 Cukup jelas
Pasal 165 
Ayat (1)
Yang dimaksud “pembinaan keuangan BLUD” adalah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervise, konsultasi pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan BLUD.

Pembinaan teknis meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervise, konsultasi pendidikan dan pelatihan dibidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 166 Cukup jelas
Pasal 167 Cukup jelas
Pasal 168 Cukup jelas
Pasal 169 Cukup jelas
Pasal 170 Cukup jelas