Palu – Hukum Humas
Bertempat di Aula Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI, Senin (11/4), Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK, Dadang Gunawan, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum TA 2009 pada SKPD Kegiatan Stimulus Daerah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kabupaten Donggala kepada Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Achmad Mardjanu dan Bupati Donggala, Habir Ponulele, dan LHP Kinerja atas Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum TA 2009 pada SKPD Kegiatan Stimulus Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong kepada Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Taufik Bourman, dan Bupati Parigi Moutong, Longky Djanggola.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa penyerahan LHP BPK RI Semester II TA 2010 merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan DPRD di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2010. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI pada Semester II TA 2010 adalah hasil pemeriksaan kinerja. Adapun tujuannya untuk menilai apakah pengalokasian anggaran dan pemilihan program/kegiatan stimulus fiskal TA 2009 untuk belanja infrastruktur telah dilakukan dengan efektif guna meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengatasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan apakah pelaksanaan kegiatan stimulus fiskal TA 2009 telah dilakukan dengan efektif guna meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengatasi PHK.
Berdasarkan hasil pemeriksaan antara lain menunjukkan bahwa penetapan target dan perhitungan realisasi penyerapan tenaga kerja tidak didasarkan atas standar atau pedoman yang baku, pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan lingkar pantai Kabupaten Donggala tidak sesuai dengan tujuan dan kriteria program stimulus fiskal, hasil pelaksanaan empat paket pekerjaan pada Kabupaten Parigi Moutong belum dapat dimanfaatkan, dan aset hasil pelaksanaan kegiatan stimulus belum dicatat dan belum dilaporkan sebagai BMD. Adapun hasil pelaksanaan stimulus pada Dinas BMSDA Kabupaten Donggala tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp735,87 juta. Sedangkan pada Kabupaten Parigi Moutong tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp868,78 juta. Oleh sebab itu, Kalan meminta agar DPRD dan pemerintah daerah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan menindaklanjuti temuan tersebut. (agt).
