Sesuai LHP BPK, Kontarktor pembangunan SMK Negeri 2 harus mengembalikan uang kekurangan volume sebesar Rp31 juta. Namun sampai dengan 60 hari setelah LHP BPK terbit, kontraktor tersebut belum menyetor ke kas negara.
Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Sesuai LHP BPK, Kontarktor pembangunan SMK Negeri 2 harus mengembalikan uang kekurangan volume sebesar Rp31 juta. Namun sampai dengan 60 hari setelah LHP BPK terbit, kontraktor tersebut belum menyetor ke kas negara.