Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Sumber : Mercusuar
Edisi : Kamis, 1 Desember 2011
Kementrian Dalam Negeri tidak membantah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang penyimpangan dana bantuan sosial oleh Kepala daerah. Berdasarkan catatan Kemendagri, temuan penyimpangan dana bansos tersebut valid dan merupakan akumulasi periode 2077 hingga 2010 yang dialokasikan pemerintah daerah maupun pusat.
