Pemerintah Provinsi Sulteng tidak bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK Sulteng. Hasil pemeriksaan lapran keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2013, Pemprov mendapat wajar tanpa pengecualian (WDP). Auditor Utama Keuangan VI BPK RI, Syafrudin Mosii menyebbutkan, ada tiga temuan yang membuat BPK memberikan penilaian WDP terhadap laporan keuangan pemerintah.
[download berita selengkapnya]
