Sumber : Mercusuar
Edisi : Rabu, 20 Oktober 2011
Munculnya dugaan duplikasi anggaran pada duplikasi anggaran pada penyaluran dana bantuan sosial tahun 2011 di Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulteng, telah mengindikasikan telah terjadi perampokan anggaran negara yang dibuat seolah-olah legal. Penegasan ini disampaikan Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, Muh Masykur kemarin (19/10). “ini juga mengindikasikan buruknya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.