Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Sumber : Mercusuar
Edisi : Rabu, 30 Oktober 2013
Anggota Dewan Provinsi Sulteng Komisi III Huisman Brant Toripalu mengatakan Deprov tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi permasalahan pengadaan kapal patroli milik kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) kelas 2 Poso, yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
