Sumber : Radar Sulteng
Edisi : Kamis, 12 September 2013
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat peta rawan korupsi terhadap tugas dan fungsi DPR di bidang legislasi, pengawasan dan penganggaran.
Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Sumber : Radar Sulteng
Edisi : Kamis, 12 September 2013
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat peta rawan korupsi terhadap tugas dan fungsi DPR di bidang legislasi, pengawasan dan penganggaran.