Harapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso untuk dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan dari pihak BPK RI selama dua tahun berturut-turut, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan besar untuk memperoleh opini WTP tersebut ternyata tidak sesuai harapan, setelah pada 26 Mei 2014 lalu, melalui perwakilan pihak BPK RI di Palu menyatakan Pemkab Poso dalam laporan realisasi penggunaan anggaran selama tahun 2013 memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP).
[download berita selengkapnya]
