Sumber : Mercusuar
Edisi : Senin, 16 Januari 2012
Panitia Panja DPRD Provinsi Sulteng untuk Tindaklanjut Temuan PKK atas Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah Sulteng merekomendasikan penyelesaian secara hukum atas dugaan penyimpangan keuangan yang terjadi di Badan Usaha Milik Daerah tersebut.