Ketua DPRD Banggai Suprapto memastikan parlemen ikut mengawasi proses pendataan hingga penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai.
Diketahui, selain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), PKH, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah pusat, terdapat alokasi BLT dari APBD Banggai senilai Rp6,9 miliar.
“DPRD akan mengawasi dan mengamati itu. Kami akan mengawasi setiap desa siapa penerima bantuan setiap desa. Kami punya peran dan fungsi, kami akan lakukan sampling,” ujar Suprapto, belum lama ini.
Suprapto juga mengatakan akan mengundang instansi teknis untuk mengecek penerima BLT senilai Rp6,9 miliar itu maupun jenis bantuan lainnya yang bersumber dari APBD.
“Tidak boleh dobel terima bantuan. Pendataan berbasis dari desa dan kelurahan,” ujarnya.
Lanjut dia, masyarakat kurang mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mesti dikroscek berulang-ulang.
“Data base itu ada di DTKS, mana yang tidak diakomodir bantuan 3 segmen tadi, itu yang harus diberikan. Poinnya di situ,” tuturnya.
Menurut Suprapto, pendataan harus benar-benar akurat. Kenaikan BBM ini berdampak pada inflasi. Efeknya pada daya beli masyarakat berpenghasilan rendah menurun.
“Kenaikan ini berdampak ke petani, nelayan, yang berpenghasilan rendah itu,” katanya.
Petani, ujar dia, tidak seluruhnya pemilik lahan, tetapi ada yang hanya penggarap.
“Dalam waktu dekat, hasil panen ini tidak bisa menyesuaikan dengan kenaikan harga-harga,” terangnya.
Sebelumnya, Bupati Banggai Amirudin Tamoreka menyampaikan bahwa Pemda Banggai akan menggelontorkan Rp6,9 miliar yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU).
“Rp6,9 miliar ini yang akan kita diperuntukan kepada orang-orang yang belum mendapatkan Bansos, BLT dan lain sebagainya,” papar Bupati Amirudin.
Selain itu, terdapat Dana Insentif Daerah (DID) yang akan digunakan untuk atasi inflasi di Kabupaten Banggai sebesar Rp23 miliar dari total yang tersedia Rp31 miliar.
“Bantuan itu ada BLT, sembako tunai, totalnya 3 segmen. yang keempat ini nanti harus mengakomodir masyarakat berpenghasilan rendah yang belum terima 3 segmen itu,” ujar dia.
Ia menyampaikan dari dana Covid-19 juga akan digunakan 60 persen untuk atasi dampak kenaikan harga BBM, sehingga totalnya sekitar Rp17 miliar.
“Berdasarkan ketentuan dari kementerian yang bisa kita gunakan itu 60 persen,” katanya.
Sumber : palu.tribunnews.com