Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura didampingi Kadis PMD Moh Nadir menerima Kepala Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulteng, Raden Harry Agung Cahya dan jajarannya, di ruang kerjanya, Selasa (16/8/2022).
Pertemuan Gubernur Rusdy Mastura bersama Kepala dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan untuk mematangkan asuransi jaminan sosial masyarakat terhadap masyarakat miskin ekstrim dan tenaga kerja rentan desa.
Gubernur Rusdy telah mengalokasikan APBD provinsi sebesar Rp 6 miliar untuk memberikan jaminan asuransi masyarakat 300 desa tertinggal dan sangat tertinggal.
Gubernur mengatakan, hal ini merupakan program kepekaan dan perhatian serius pemerintah provinsi kepada masyarakat miskin ekstrim dan tenaga kerja rentan yang ada di desa, penerima manfaatnya adalah masyarakat.
Dia meminta kepada Kepala BPJS Ketenagakerjaan dapat menyosialisasikan program ini kepada bupati agar seluruh desa di Sulteng dapat memiliki asuransi terhadap masyarakat miskin ekstrim dan tenaga kerja rentan.
“Kalau Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran yang besar atau fiskal provinsi kuat, provinsi akan biaya semua asuransi untuk 1.800 desa lebih di Sulawesi Tengah karena memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat,” kata Gubernur Rusdy.
Olehnya, gubernur meminta bupati mengimbau kepala desa agar dapat mengalokasikan anggaran setiap desa Rp 20 juta untuk mengasuransikan masyarakatnya.
Pada kesempatan itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulteng, Raden Harry Agung Cahya menyampaikan setelah dilakukan sosialisasi beberapa bupati telah menyetujui mengalokasikan anggaran untuk asuransi jaminan sosial masyarakat di desanya antara lain Kabupaten Poso, Buol, dan Sigi.
Di akhir pertemuan tersebut, gubernur memerintahkan agar perjanjian kerjasama pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan dapat segera dilakukan penandatanganan.
“Dan kalau berkenan, bisa juga bersamaan dengan kabupaten yang menyetujui program dimaksud,” katanya.
Sumber : sultengterkini.id